Jaringan Negara

Informasi adalah kekuatan (Aristoteles). Dengan informasi segalanya dapat berubah. Pikiran, hati, kebijakan bahkan kebenaran dipengaruhi informasi. Jika informasi berjalan begitu cepat di era-2000an. Maka datanglah suatu massa supratransformasi.

Sebuah Gejala Kekinian

Saat ini kekuatan (power) tak dapat diidentifikasikan sebagai sekedar negara. Tapi suatu betuk pengertian melalui, kultur dan sejarah yang terspesialisasilah yang mampu menjelaskan teori kekuatan (theory of power).

Negara merupakan suatu institusi pemerintahan dari suatu masyarakat yang menghmpun agen- agen politik yan merepresentasikan manajemen pemeritahan dan kehidupan social masyarakat. Negrara terdiri dari eksekutif, legslatif, yuridis, miter, lembaga hukum dan peradilan, partai politik dan berbagai level pemerintahan lainya di berbagai level seperti nasional, regional, lokal dan internasional.

Negara bertujuan untuk melambangkan kedaulatan, suatu kekuatan monopoli keputusan yang dibuat diantara batsan- batasan territorial tertentu. Negara juga mendefinisikan status kewarganegaraan, melindungi hak asasi dan mengklaim kewajiban dari setiap subjek. Negara juga mewakli otoritas huungan asing dibawah yuridksi. Dan Negara mengikat hubungan dengan korporasi, kompetisi dan segala bentuk jalinan kekuatan dengan Negara lain. (Appadurai, 1996; Nye da Donahue, 2000; Jacque et al, 2002).

Negara selalu bertrasformasi dengan sendiriya untuk beradaptasi menjadi konteks yang lebih baru. Perubahan pragmatis seperti inilah yang lumrah terjadi di kehidupan nyata pada peta politik dan pembuatan kebijakan di hubungan masyarakat global. Perubahan ini dipengaruhi, dan salng berbenturan dengan berbagai diversifikasi varietas budaya da ideologi.

Negara suatu bangsa merespon suatu krisis yang menginduksi instrument globalisasi dan identifikasi budaya melalui 3 mekanisme:

  • Negara mengasosiasikan dengan satu sama lain dan membentuk jaringan antar Negara yang memilki banyak tujuan dan saling membagi kekuatan. Misal seperti pembentukkan ASEAN, Uni Eropa, atau Liga Arab.
  • Negara membangun suatu peningkatan kadar hubungan dari lembaga intitusional dan organisasi supranasional untuk menyapakati dengan suatu isu global. Misal WTO (World Trade Organzation), Wolrd Bank, atau Asian Development Bank.
  • Bangsa dari berbagai penjuru dunia mengikat diri melalui suatu proses devolusi kekuatan melalui pemeritahan regional dan pemerintahan local. Misalnya Greenpeace dan berbaga NGO (non government organization).

Proses terkini dari politik pembuatan keputusan dilaksanakan di dalam suatu hubungan interaksi dari berbagai bangsa, supranasional, internasional, co-nasional, regional da institusi local. Hal ini juga menjangkau berbagai organisasi masyarakat sipil. Dalam proses ini kita sama- sama telah menyaksikan bagaimana tranformasi kedulatan suatu Negara ataupun bangsa telah menembus suatu zaman baru yang ditandai dengan bentuk baru. Kini tidak hanya dikenal Negara suatu bangsa, tapi juga Negara suatu hubungan (network-state), yang belum tentu berisi satu bansga.

Kini seluruh system informasi telah berkembang begitu pragmatis dengan berbagai keputusan sejumlah pihak (ad hoc penguasa informasi) yang terkadang betentangan dengan aturan. Hal ini acapkali membuat system peraturan menjadi lebih ekslusif dan semakin jauh dari warga Negara. Efisiensi Negara semakin meningkat. Namun Legitimasi masyarakat terhadap pemeritah semakin berkurang.

Pandangan dalam Bersikap

Munculnya the network state dimulai sebenarnya sudah dimulai sejak berabad- abad yang lalu. Sejarah peradaban mencatat berbagai hubungan antar  kerajaan seperti Sriwijaya dengan Siam yang didasari asas ideologi atau hubungan antara Portugis dengan Spanyol yang melakukan konsolidasi perdagangan dunia di masa lampau.

The network state di era modern sebenarnya hanya bertransformasi, tapi masih memilki prinsip dasar pola hubungan yang sama dengan yang diungkapkan dalam buku ini yakni untuk mencapai peningkatan kapasitas dalam mencapai tujuan, ideologi, dan kesamaan nasib. Bentuk transformasi pola network state kentara terasa berbeda seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang secara langsung telah mengubah peradaban dunia. Kini informasi telah diliberalisasi atau dibebaskan.

Tren pola tata pemerintahan pun semakin berubah akibat perubahan sistem tata informasi. Kecanggihan informasi kini dapat menjangkau seluk- beluk kebijkan, proses pembuatan keputusan sekaligus membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Akibatnya tata kelola pemerintahan klasik yang berisfat hierakis, tertutup, berlandaskan kekuasaan, dan absolut lambat laun semakin berubah menjadi bentuk participatory government, market government , bahkan deregulated government yang mementingkan keterbukaan dan berlandaskan kualitas pelayanan publik. Kini pemerintahan tidak bisa lagi menjaga kewibawaannya melalui ketertutupan. Pemerintah dituntut utuk transparan dan akuntabel.

Namun ada beberapa implikasi yang terjadi seirning dengan prinsip liberalisasi informasi. Informasi dapat dipandang sebagai komoditas yang berkaitan erat dalam the state network. Informasi negara kini menjadi komoditas. Negara bekuasa yang menguasai teknologi dan informasi memilki kekuasaan untuk memanipulasi opimi masyakarat global. Kedaulatan yang menjadi dasar suatu negara dalam melakukann hubungan atau membangun jaringan dengan negara lain dapat direkayasa dengan kekuatan infromasi.Suatu negara seolah- olah berdaulat dengan melakukan jaringan kerjasama dengan suatu jaringan global, semisal IMF. Namun justru kedulatan negara tersebut sedang dikebiri karena informasi kebijakan fiskal dan moneter dapat direkayasa agar pada nantinya negara tersebut selalu berhutang dan tak mandiri.

Menyadari dengan posisi sebagai negara di dunia ketiga, Indonesia seharusnya dapat mawas diri bahwa dirinya perlu bersikap selektif dalam menjalin kerjasama dengan negara lain atau organisasi supranasional. Salahsatu kebijakan baik yang pernah dikeluarkan Indonesia adalah dengan keluar dari OPEC (Organisasi Pengekspor Minyak). Saat itu Indonesia cukup mawas diri saat kondisi produksi minyak dalam negeri menurun, maka prioritas perdagangan harus dialihkan ke dalam negeri terlebih dahulu.

Falsafah lama yakni, konsep politik bebas aktif selayaknya diterjemahkan bukan sebagai negara yang bebas dicocok hidungnya untuk terus mengikuti arus infromasi lalu termakan dengan jalinan kerjasama yang unbenefitable. Namun selaiknya dapat diartikan sebagai salahsatu negara yang mampu membentuk opini melalui kekuatan informasi di dunia. Tanpa peduli saat ini kita (Indonesia) masih menjadi negara periphery (negara pinggiran).

oleh Achmad Faris S.S.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s