Pusaran Jebakan Potensi Krisis Pangan Indonesia

Disaat perputaran uang dunia semakin tidak terkendali, disaatteriakkan supporter sepakbola riuh diseantero jagat, disaat banyak anak muda bermimpi dan berkenalan lewat jejaring Facebook, disaat Steve Jobs terus berinvensi dengan iPhonenya, disaat Amerika Serikat mulai menarik tentaranya dari Irak, disaat itulah masih ada penduduk dunia yang lapar.

Apabila kita berada diluar kotak kenyamanan atau sangkar emas kehidupan, mungkin kita akan melihat secara jelas penderitaan saudara kita. Makan sebagai salahsatu hak dasar setiap manusia acap tidak terpenuhi pada sebagian umat manusia. Beberapa negara Afrika mengalami krisis pangan sebagai implikasi dari kekeringan dan ketidaksuburan lahan. Namun terkadang persoalan tersebut justru muncul pada negara yang notabene subur, seperti  Indonesia.

Dalam hal pasokan pangan, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi kalori masyarakatnya dari pasokan dalam negeri  hingga 93 % sedangkan protein mencapai 87 %. Sektor pertanian juga masih merupakan sektor vital di Indonesia untuk menyediakan kebutuhan bahan pangan penduduk Indonesia yang semakin meningkat (Nasir, 2010). Pada tahun 2010,  jumlah petani di Indonesia ada 46,7 juta jiwa, dengan proyeksi pertumbuhan penduduk 2010-2025 sebesar 1,12 % (Tahun 2010-233.477.400; Tahun 2025-273.219.200). Tingkat konsumsi penduduk Indonesia saat ini untuk beras sebesar 139,15 kg/kap/th serta jagung, kebutuhan nasional adalah 50% untuk pangan (36 kg/ kapita/ tahun) dan 50% lagi untuk pangan ternak serta konsumsi kedelai sebesar 13,41 kg/ kap/ tahun.

Kesuksesan statistikal diatas tampaknya tidak berjalan secara merata diseantero negeri. Hal ini terbukti dari, situasi ketahanan pangan di negara kita masih lemah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (a) jumlah penduduk rawan pangan (tingkat konsumsi < 90% dari rekomendasi 2.000 kkal/kap/hari) dan sangat rawan pangan (tingkat konsumsi <70 % dari rekomendasi) masih cukup besar, yaitu masing-masing 36,85 juta dan 15,48 juta jiwa untuk tahun 2002; (b) anak-anak balita kurang gizi masih cukup besar, yaitu 5,02 juta dan 5,12 juta jiwa untuk tahun 2002 dan 2003 (Ali Khomsan, 2003)

Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan rawan pangan. Dalam arti, bukan karena tidak ada pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat tergantung dari pasokan luar negeri dan ketergantungan semakin membesar.

Tahun 2010 juga memberikan suatu fakta negatif pada neraca impor bahan pangan Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris masih perlu mengimpor bahan baku pangan utama (seperti: beras, gula tebu, jagung, dll) senilai US$765,23 juta.

Tingginya Harga Bahan Bakar Fosil

Perdagangan bahan pangan merupakan perdagangan trans-island dan trans area. Suatu wilayah belum tentu mampu ditanami suatu komoditi pangan atau mencukupi kebutuhannya. Hal ini mengakibatkan perdagangan bahan pangan menjadi suatu hal yang mesti terjadi.

Nilai suatu bahan pangan akan bertambah setelah berpindah tempat. Harganya pun dapat melonjak seiring dengan meningkatkannya harga bahan bakar fosil. Hal ini membuat sebagaian daerah miskin Indonesia harus mendapatkan harga beras yang mahal. Pemerintah pun berusaha untuk mengintevensi harga dengan mengkontrol jumlah suplai beras dan subsidi harga beras.

Buruknya Sarana Prasarana Pendukung Pangan

Besarnya jumlah produksi pangan belum tentu dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Tantangan setelah panen adalah dengan mengirim hasil panen kepada konsumen. Namun tidak dapat dipungkiri jka lokasi lumbung pertanian sebagian besar berada di daerah pelosok yang cukup jauh atau remote area. Sarana penunjang pengitiman hasil pertanian acap terkendala dengan buruknya akses menuju daerah pertanian.

Laju konversi lahan pertanian ke lahan terbangun

“Jika orang China melahirkan banyak anak manusia, lalu disebar ke seluruh dunia untuk mencengkram dunia, maka Orang Indonesia melahirkan banyak anak manusia, lalu berkumpul di Pulau Jawa untuk berebut tanah di Pulau Jawa”

Sejak tahun 1798 ketika Thomas Malthus memberi peringatan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika. Permasalahan yang mengahambat dalam mencapai ketahanan pangan dan menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan adalah konversi lahan pertanian menjadi daerah industri. Menurut Tambunan (2003) dengan semakin sempitnya lahan pertanian ini, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Roosita (2002) dalam Tambunan (2003) memperkirakan bahwa konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata 30.000-50.000 ha per tahun, yang diperkirakan jumlah petani gurem telah mencapai sekitar 12 juta orang. Padahal saat ini jumlah lahan pertanian di Indonesia hanya mencapai 7,7 juta hektar, dimana kebutuhan kemandirian pangan mencapai 15 juta hektar.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang eksplosif, bukan saja tidak mampu diimbangi oleh peningkatan kebutuhan pangan, melainkan juga oleh besarnya kebutuhan perumahan. Peningkatan jumlah kebutuhan dan industri perumahan harus dibayar mahal dengan berkurangnya jumlah lahan pertanian dan lahan hijau lainnya untuk diubah menjadi perumahan yang berbahan beton. Fenomena urbansprawling (pelebaran daerah perkotaan) sebagai akibat keterbatasa kapasitas suatu kota menampung penduduk yang pada umumnya merupakan pendatang. Konversi lahan ini menjadi suatu peristiwa kompleks, yang sangat berpengaruh pada kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli tempat tinggal bernilai tinggi di lokasi perkotaan yang lebih beradab. Namun tidak dapat dipungkiri jika masyarakat berpeghasilan rendah akan lebih memilih permukiman yang lebih murah harganya dengan fasilitas memadai. Lahan pinggiran kota yang dulunya merupakan lahan pertanian akan memilki nilai lahan lebih murah, sehingga akan murah harganya.

Para pemilik lahan akan mengalami dilematika yang begitu besar. Lahan- lahan irigasi teknis yang telah diinvestasikan dengan dana begitu besar sekan tidak ada artinya. Efek pelebaran kota akan meningkatkan nilai pajak bumi yang mesti dibayar oleh petani. Disatu sisi, hancurnya sistem irigasi teknis secara perlahan- lahan akan berimplikasi pada penurunan produksi pertanian. Sudah jelas, jika para petani akan semakin kesulitan untuk menutupi jumlah biaya pajak yang mesti dibayar. Kepasrahan biasanya adalah pilihan yang dipilih oleh para petani untuk menjual lahan pertanian yang ia milki kepada developer. Sekalipun mereka menerima uang dalam jumlah yang cukup besar, celakanya mereka justru menambah jumlah orang miskin yang terancam kelaparan karena ketidakmampuan pengelolaan keuangan.

Fenomena ini sebenanrnya tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga hampir diseluruh dunia. Berdasarkan tabel dibawah ini, hampir seluruh negara Asia mengalami penurunan jumlah lahan pertanian. Kita jelas dapat melihat bahwa negara lain dan Indonesia sama- sama mengalami persoalan konversi lahanpertanian yang serius. Dapatkah kita membayangkan jika pasokan bahan pangan dari negara lain terhenti. Hal itu akan menjadi pukulan serius bagi ketahanan pangan negara subur yang juga pengimpor bahan pangan ini.

Negara Lahan Pertanian (ha per kapita)
1979-81 1996-1998
1. Bangladesh 

2. China

3. India

4. Indonesia

5. Jepang

6. Korea Selatan

7. Malaysia

8. Pakistan

9. Filipina

10. Sri Lanka

11. Thailand

12. Vietnam

0,10 

0,10

0,24

0,12

0,04

0,05

0,07

0,24

0,11

0,06

0,35

0,11

0,06 

0,10

0,17

0,09

0,04

0,04

0,08

0,17

0,08

0,05

,0,28

0,07

Sumber,

Database Wolrdbank, 2010

Global Trap di Bisnis Pangan

Indonesia yang semula sebagai penghasil berbagai produk pertanian, kini tengah menuju sebuah perangkap ketergantungan pada impor pangan (food trap) dari negara maju. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya kuantitas produk yang diimpor, dan jenis produk pertanian yang diimpor pun makin bertambah termasuk paha ayam yang harus didatangkan dari luar negeri. Berdasarkan pendapat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudohusodo di Kompas tahun 2001 “Indonesia tengah menuju perangkap ketergantungan pangan dari luar negeri atau food trap hingga menjadikan disinsentif bagi usaha pertanian di dalam negeri,” .

Pada waktu ini Indonesia berada dalam keadaan rawan pangan. Dalam arti, bukan karena tidak ada pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat tergantung dari pasokan luar negeri dan ketergantungan semakin membesar.

Bila sektor ini tidak direncanakan secara matang dan ada langkah strategis yang konsisten untuk meningkatkan produksi pangan, tidak mustahil Indonesia sebagai negara agraris akan terus menerus menjadi negara net importer pangan yang sangat besar.

Hal itu pada gilirannya akan mengancam ketahanan nasional. Data saat ini saja sudah terlihat berbagai produk pertanian terpaksa harus diimpor, mulai gandum, beras, jagung, kedelai, kacang tanah, hingga sayur.

Kondisi terbalik ini akibat penurunan produktivitas gula di Pulau Jawa, dari 15 ton per hektar pada zaman penjajahan Belanda, menjadi 10 ton per hektar pada akhir tahun 1950-an. Angka produksi ini pun kemudian melorot menjadi 8 ton per hektar pada akhir tahun 1960-an, dan 4,5 ton per hektar berdasarkan Inpres No.1/1975.

Selain itu, menjelang tahun 1980 Indonesia masih mengekspor daging sapi, namun kini telah menjadi pengimpor daging sapi. Dalam waktu dekat, bukan hanya daging sapi tetapi juga daging kambing. Menurut Siswono, para pengusaha ternak Australia tengah membuat peternakan kambing yang target ekspornya adalah Indonesia.

Indonesia saat ini mengalami lack of investment di bidang pangan dan pertanian.Indonesia membutuhkan investasi di bidang pertanian dan pangan. Investasi tersebut tidak hanya terbatas pada pembagunan pabrik, melainkan investasi di bidang penelitian, pembangunan irigasi yang membutuhkan Rp 100 Triliun, serta perbaikan pabrik pupuk sebesar Rp 75 Triliun.

Komoditas bahan pangan pokok seperti padi dan jagung tidaklah menjadi primadona di negeri ini. Tak dapat dipungkiri jika komoditas seperti teh, sawit dan kakao lebih menjadi primadona investasi.

Selama 20 tahunan terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market). Kebijakan tersebut berada di bawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia. Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, dll.), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah).

Naiknya harga berbagai bahan pangan dalam kenyataannya relatif tidak membawa keuntungan bagi petani. Nilai tambah dari kondisi membaiknya harga bahan pangan ternyata dinikmati oleh kaum pedagang. Penelitian Analisis Rantai Pemasaran Beras Organik dan Konvensional: Studi Kasus di Boyolali Jawa Tengah (Surono-HIVOS, 2003) menunjukkan bahwa pihak yang paling banyak mengambil keuntungan dalam rantai perdagangan beras adalah pengusaha penggilingan (huller), pedagang besar dan pedagang pengecer. Yang lebih memprihatinkan, sejak program Raskin diluncurkan pemerintah, petani adalah pihak yang paling banyak menjadi penerima tetap beras Raskin.

Loss Generation

Di Indonesia, profesi petani merupakan sektor berpenghasilan terendah, berkisar 438.149/bulan dibandingkan upah buruh bangunan sebesar 734.070/bulan . Petani mengalami penyudutan berupa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan diperlihatkan dengan fakta bahwa jumlah petani gurem meningkat nyata. Dalam 10 tahun (1993-2003), petani gurem meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang dan jumlah lahan pertanian berkurang sebanyak 808.756 ha dalam 6 tahun (1998-2004) .

Pertanian sebagai lahan pendapatan yang tidak menjanjikan menyebabkan perubahan komposisi umur dan jumlah petani. Saat ini, pertanian didominasi oleh kelompok umur lanjut (>45 tahun), sedangkan untuk kelompok umur sedang dan muda menurun nyata. Secara mencolok, penurunan terjadi pada kelompok umur 24-45 tahun mencapai 1,3 juta orang antara 2003-2004 tahun . Seiring berjalannya waktu, kelompok petani usia dewasa harusnya digantikan oleh kelompok usia muda. Tetapi, faktanya menunjukkan penurunan terjadi di kelompok usia muda, lalu siapa yang akan meneruskan pertanian?

Situasi ekonomi semakin memburuk dan memojokkan mereka sehingga terdorong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pertanian berkelanjutan. Salah satu gambarannya adalah dengan memaksa produktivitas tinggi dengan pupuk kimia dan pestisida yang kemudian menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lahan lalu kemudian semakin terdorong untuk menjual lahannya. Perbandingan nilai tukar lahan antara sebagai pertanian dan sektor lain sungguh tidak seimbang, sehingga tidak ada penahan untuk setia pada pertanian.

Iklan

3 pemikiran pada “Pusaran Jebakan Potensi Krisis Pangan Indonesia

  1. Analisisnya sudah benar, tetapi tak boleh kita pesimis.

    Salah satu cara terdekatnya adalah: percepatan lahan pangan abadi; diversifikasi pangan; akrobatik proporsi makan: perbanyak ikan,sayur dan buah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s