Reaktualisasi Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Membangun Kemandirian Bangsa

Dear bloggers, dalam rangka menyambut HUT RI ke 67 pada 17 Agustus 2012/29 Ramadhan 1434 H izinkan saya berbagi suatu teks pidato yang sangat menggetarkan hati saya. Pidato ini merupakan pidato dari B.J Habibie yang beliau sampaikan pada pembukaan Harteknas di Sasana Budaya Ganesha tempo hari lalu. Merdeka!!!

Bandung, 10 Agustus 2012

REAKTUALISASI PERAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA
Bacharudin Jusuf Habibie

Ysh. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat,

Ysh. Para Pejabat Kementerian Riset Dan Teknologi,

Ysh. Muspida dan Pejabat tingkat Propinsi Jawa Barat,

Bapak‐bapak dan Ibu‐ibu para peneliti, penggiat dan pemerhati Iptek yang saya cintai,

Hadirin yang terhormat,

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

HAKTEKNAS DAN N‐250

Hari ini tanggal 10 Agustus 2012, 17 tahun lalu, tepatnya 10 Agustus 1995, dalam rangka peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, bangsa kita telah menggoreskan pena sejarahnya dengan terbang perdana pesawat terbang canggih N‐250. Pesawat turboprop tercanggih hasil disain dan rancang bangun putra‐putri bangsa sendiri mengudara di atas kota Bandung dalam cuaca yang amat cerah, seolah melambangkan cerahnya masa depan bangsa karena telah mampu menunjukkan kepada dunia kemampuannya dalam penguasaan sain dan teknologi secanggih apapun oleh generasi penerus bangsa.

Bandung memang mempunyai arti dan peran yang khusus bagi bangsa Indonesia. Bukan saja sebagai kota pendidikan, kota pariwisata atau kota perjuangan, namun Bandung juga kota yang menampung dan membina pusat‐pusat keunggulan Iptek, sebagai penggerak utama proses nilai tambah industri yang memanfaatkan teknologi tinggi (high tech).

Kita mengenang peristiwa terbang perdana pesawat N250 itu sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS), yang dalam pandangan saya merupakan salah satu dari lima “Tonggak Sejarah” bangsa Indonesia, yaitu:

Pertama : Berdirinya Budi Utomo, 20 Mei 1908 (Hari Kebangkitan Nasional – 20 Mei);
Kedua : Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 (Hari Sumpah Pemuda – 28 Oktober);
Ketiga : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 (Hari Proklamasi Kemerdekaan ‐ 17 Agustus);
Keempat: Terbang perdananya pesawat paling canggih Turboprop N250 (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional – 10 Agustus);
Kelima : Diperolehnya “Kebebasan”, dengan dimulainya kebangkitan demokrasi pada tanggal 21 Mei 1998.

Pada tahun 1985, sepuluh tahun sebelum terbang perdananya, telah dimulai riset dan pengembangan pesawat N250. Semua hasil penelitian dari pusat‐pusat keunggulan penelitian di Eropa dan Amerika Utara dalam bidang ilmu dirgantara, ilmu aerodinamik, ilmu aeroelastik, ilmu konstruksi ringan, ilmu rekayasa, ilmu propulsi, ilmu elektronik, ilmu avionik, ilmu produksi, ilmu pengendalian mutu (quality control) dsb, telah dikembangkan dan diterapkan di industri IPTN, di Puspitek, di BPPT dan di ITB.

Dengan terbangnya N250 pada kecepatan tinggi dalam daerah “subsonik” dan stabiltas terbang dikendalikan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi “fly by wire”, adalah prestasi nyata bangsa Indonesia dalam teknologi dirgantara. Dalam sejarah dunia penerbangan sipil, pesawat N250 adalah pesawat turboprop yang pertama dikendalikan dengan teknologi fly by wire.

Dalam sejarah dunia dirgantara sipil, pesawat Jet AIRBUS A300 adalah yang pertama kali menggunakan teknologi fly by wire, namun AIRBUS 300 ini terbang dalam daerah “transsonic” dengan kecepatan tinggi, sebagaimana kemudian juga Boeing‐777.

Fakta sejarah mencatat bahwa urutan pesawat penumpang sipil yang menerapkan teknologi canggih untuk pengendalian dan pengawasan terbang dengan “fly by wire” adalah sebagai berikut:

A‐300 hasil rekayasa dan produksi Airbus Industri (Eropa)
N‐250 hasil rekayasa dan produksi Industrie Pesawat Terbang Nusantara IPTN, sekarang bernama PT. Dirgantara Indonesia (Indonesia)
BOEING 777 hasil rekayasa dan produksi BOEING (USA)

Fakta sejarah dunia dirgantara juga mencatat bahwa 9 bulan sebelum N250 melaksanakan terbang perdananya, pada hari Rabu tanggal 7 December 1994 di Montreal Canada, kepada tokoh yang dianggap paling berjasa dalam industri dirgantara sipil dunia diberikan medali emas “Edward Warner Award ‐ 50 Tahun ICAO”. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati 50 tahun berdirinya “International Civil Aviation Organisation atau ICAO”, yang didirikan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 1944 di Chicago – USA oleh Edward Warner bersama beberapa tokoh industri dirgantara yang lain. ICAO didirikan dengan tujuan membina perkembangan Industri dirgantara sipil di dunia. Upacara penghargaan tersebut dihadiri oleh para Menteri Perhubungan Negara yang anggota Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam upacara yang sangat meriah, khidmat dan mengesankan tersebut, Sekretaris Jenderal ICAO Philippe Rochat yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBB Boutros Boutros‐Ghali, menyerahkan medali emas “Edward Warner Award 50 Tahun ICAO” kepada putra indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie.

Bukankah kedua Fakta Sejarah Dirgantara ini telah membuktikan bahwa kualitas SDM Indonesia sama dengan kualitas SDM di Amerika, Eropa, Jepang dan China?

Dengan peristiwa tersebut kita dapat membuktikan kepada generasi penerus Indonesia serta masyarakat dunia, bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) secanggih apapun yang sekaligus dilengkapi dengan kokohnya iman dan taqwa (Imtaq). Peningkatan jumlah dan kualitas manusia Indonesia yang terdidik tersebut juga melahirkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab mereka dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan generasi muda.

Para hadirin yang berbahagia
Bukan hanya Pesawat Terbang N250 yang dipersembahkan oleh Generasi Penerus sebagai hadiah Ulang Tahun Kemerdekaan ke‐50 kepada Bangsa Indonesia 17 tahun yang lalu, tetapi mereka juga menyerahkan Kapal untuk 500 Penumpang dan Kereta Api Cepat, yang semuanya dirancang bangun oleh Generasi Penerus.

Hal yang sekarang patut kita tanyakan adalah:
Hadiah HUT Kemerdekaan ke 67 apa yang dapat kita persembahkan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, 17 Tahun setelah prestasi yang membanggakan itu?

Bagaimana keadaan Industri Strategis yang telah menghasilkan produk andalan yang membanggakan 17 Tahun yang lalu?

Bagaimanakah keadaan industri Dirgantara dan Industri penunjangnya sekarang?

Bagaimana perkembangan pusat keunggulan Ilmu Aerodinamik, Gadynamik, Getaran (LAGG), Ilmu Konstruksi Ringan (LUK), Elektronik (LEN) dsb. yang telah dimulai puluhan tahun yang lalu?

Bagaimana keadaan pendidikan SDM yang mampu menguasai teknologi secanggih apapun?

Masih banyak pertanyaan yang patut kita berikan dan jawab!

Pertanyaan tersebut di atas dapat dijawab dengan mengkaji fakta dan kecenderungan sebagai berikut:

Produk pesawat terbang, produk kapal laut dan produk kerata api ‐‐ yang pernah kita rancang‐bangun ‐‐ dalam “eufori reformasi” telah kita hentikan pembinaannya atau bahkan sedang dalam “proses penutupan”. Misalnya PT. DI yang dahulu memiliki sekitar 16.000 karyawan, sekarang tinggal kurang‐lebih 3.000 karyawan, yang dalam 3 sampai 4 tahun mendatang dipensiun karena tidak ada kaderisasi dalam segala tingkat.

Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang mengkoordinir 10 Perusahaan yang pada tahun 1998 memiliki kinerja turn‐over sekitar 10 Milliard US$ dengan 48.000 orang karyawan, kemudian dalam “eufori reformasi” dibubarkan! Pembinaan Industri Dirgantara, Industri Kapal, Industri Kereta Api, Industri Mesin, Industri Elektronik‐Komunikasi dan Industri Senjata, dsb. tidak lagi mendapat perhatian dan pembinaan!

KEPPRES No. 1 tahun 1980 tentang ketentuan penggunaan produk pesawat buatan dalam negeri dihapus dan PT DI tidak lagi didukung secara finansial maupun kebijakan industri pendukung lain.

PTDI berupaya untuk tetap bertahan hidup (survive) dengan berkonsentrasi kepada penjualan produk yang ada a.l. CN235 dan pesawat lisensi NC212 dan helikopter.

Di lain pihak, biaya pengembangan pesawat – termasuk pendidikan SDM terampil ‐‐ dianggap hutang kepada Pemerintah, yang mengakibatkan pembukuan PTDI buruk di mata perbankan sehingga menyulitkan industri untuk dapat beroperasi dan tidak memungkinkan industri berinvestasi.

PTDI melakukan diversifikasi usaha di berbagai bidang a.l., jasa aerostructure, engineering service dan maintenance‐ repair ‐overhaul dan tidak lagi menitikberatkan pada rancang bangun dan produksi.

Dengan terpuruknya program pengembangan dalam negeri, banyak design engineers yang memilih pergi ke luar negeri (a.l. Amerika, Eropa) untuk bekerja di industri pesawat terbang lain.

Sebagian besar dalam beberapa tahun pulang, setelah negara setempat mendahulukan pekerja lokal dibandingkan dengan pekerja asing (kasus: Embraer).

Dengan berjalannya waktu, tanpa program pengembangan PTDI tidak dapat melakukan pergantian/regenerasi karyawan engineering, yang pada gilirannya mengancam kapabilitas dan kompetensi PTDI sebagai produsen pesawat.

Apa yang dialami oleh PT. Dirgantara, dialami pula oleh semua perusahaan yang dahulu dikoordinir oleh Badan Pengelolah Industri Strategis, BPIS.

Segala investasi yang dilaksanakan pada perkembangan dan pendidikan SDM yang trampil tanpa kita sadari telah “dihancurkan” secara sistimatik dan statusnya kembali seperti kemampuan bangsa Indonesia 60 tahun yang lalu!

Prasarana dan sarana pengembangan SDM di Industri, di PUSPITEK, di Perguruan Tinggi (ITB, ITS, UI, UGM, dsb.) serta di pusat‐pusat keunggulan yang dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi dialihkan ke bidang lain atau dihentikan, sehingga teknologi untuk meningkatkan “nilai tambah” suatu produk secanggih apapun yang dibutuhkan oleh pasar domestik dikurangi dan bahkan dihentikan pembinaannya dan diserahkan kepada karya SDM bangsa lain dengan membuka pintu selebar‐lebarnya untuk impor!

Pasar Domestik yang begitu besar di bidang transportasi, komunikasi, kesehatan dsb. “diserahkan” kepada produk dimpor yang mengandung jutaan “jam kerja” untuk penelitian,
pengembangan dan produksi produk yang kita butuhkan.

Produk yang dibutuhkan itu harus kita biayai dengan pendapatan hasil ekspor sumber daya alam terbaharukan dan tidak terbaharukan, energi, agro industri, pariwisata, dsb. Ternyata potensi ekspor kita ini tidak dapat menyediakan jam kerja yang dibutuhkan sehingga SDM di desa harus ke kota untuk mencari lapangan kerja atau ke luar negeri sebagai TKI dan TKW. Akibatnya, proses pembudayaan dalam rumah tangga terganggu dsb. dsb.

Proses pembudayaan (“Opvoeding, Erszeihung, Upbringing”) harus disempurnakan dengan proses pendidikan dan sebaliknya, karena hanya dengan demikian sajalah produktivitas SDM dapat terus
ditingkatkan melalui pendidikan dan pembudayaan sesuai kebutuhan pasar.

Pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi seharusnya dipelihara setinggi mungkin untuk dapat meningkatan “pendapatan bruto masyarakat” atau peningkatan “kekayaan national” atau “national wealth”. Namun pemerataan pemberian kesempatan berkembang, pemerataan pendidikan‐pembudaaan dan pemerataan pendapatanlah yang pada akhirnya menentukan kualitas kehidupan, kualitas kesejahteraan dan kualitas ketentraman yang menjadi sasaran tiap masyarakat.

Bukankah jam kerja yang terselubung pada tiap produk yang kita beli itu pada akhirnya menentukan tersedianya lapangan kerja atau mekanisme proses pemerataan dalam arti yang luas itu?

Kita harus pandai memproduksi barang apa saja yang dibutuhkan di pasar nasional dan memberi insentip kepada siapa saja, yang memproduksi di dalam negeri, menyediakan jam kerja dan akhirnya lapangan kerja.

Potensi pasar nasional domestik kita sangat besar. Misalnya, pertumbuhan penumpang pesawat terbang sejak 10 tahun meningkat sangat tinggi, sekitar 10% ‐ 20% rata2 tiap tahun.
Produksi pesawat terbang turboprop N250 untuk 70 penumpang ‐‐ yang sesuai rencana pada tahun 2000 sudah mendapat sertifikasi FAA ‐‐ dan Pesawat Jet N2130 untuk 130 penumpang – yang sesuai rencana akan mendapat sertfikasi FAA pada tahun 2004 – adalah jawaban kita untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kedua produk yang dirancang bangun oleh putra‐putri generasi penerus ini yang mengandung jutaan jam kerja, bahkan harus dihentikan.

MENGAPA? ? ?

Demikian pula dengan produksi kapal Caraka Jaya, Palwobuwono dan kapal Container yang harus dihentikan. Produksi kerata api harus pula dihentikan.

Walaupun pasar domestik nasional begitu besar, namun sepeda motor, telpon genggam dsb. ‐‐ yang semuanya mengandung jam kerja yang sangat dibutuhkan ‐‐ nyatanya barang‐barang tersebut tidak diproduksi di dalam negeri. MENGAPA? MENGAPA?

MENGAPA?

Memang kesejahteraan meningkat, golongan menengah meningkat dan pertumbuhan meningkat pula, namun proses pemerataan belum berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan kita.

Ini hanya mungkin jikalau jam kerja yang terkandung dalam semua produk yang dibutuhkan itu secara nyata diberikan kepada masyarakat madani Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan untuk berbicara di hadapan para peserta Sidang Paripurna MPR tanggal 1 Juni Tahun 2011, saya garis bawahi pentingnya kita menjadikan NERACA JAM KERJA sebagai Indikator Makro Ekonomi disamping NERACA PERDAGANGAN dan NERACA PEMBAYARAN.

Para hadirin yang berbahagia

Pada peringaran HAKTEKNAS tahun 2012 saat ini, saya ingin menggaris bawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi peran Iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional, serta untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, dan hal tersebut akan mensyaratkan solusi yang tepat, terencana dan terarah.

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk‐produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo‐colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”. (Hal tersebut telah saya sampaikan pada Pidato Peringatan Kelahiran Pancasila di hadapan Sidang Pleno MPR RI tanggal 1 Juni 2011 yang lalu).

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga‐lembaga kajian dan penelitian lain untuk secara serius merumuskan implementasi peran iptek dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan.

Terkait dengan hal tersebut, saya sangat menghargai upaya Pemerintah dalam membentuk Komite Inovasi Nasional (yang dikenal dengan KIN) dan Komite Ekonomi Nasional (yang dikenal dengan KEN) dengan tugas sebagai advisory council untuk mendorong inovasi di segala bidang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Saya mengetahui bahwa KIN maupun KEN telah merumuskan berbagai strategi dan kebijakan dan agenda aksi, khususnya yang menyangkut perbaikan ekosistem inovasi dan pengembangan wahana transformasi industri. Apa yang ingin saya ingatkan ialah, jangan sampai berbagai konsep yang dirumuskan oleh KIN maupun KEN tersebut hanya berhenti di tingkat masukan kepada Presiden saja, ataupun di tingkat rencana pembangunan saja, namun perlu direalisasikan dalam kegiatan pembangunan nyata. Jangan kita merasa puas dengan wacana maupun berencana, namun ketahuilah bahwa rakyat menunggu aksi nyata dari kita semua, baik para penggiat teknologi, penggiat ekonomi, pemerintah maupun lembaga legislatif.

Saya juga menyarankan agar Pemerintah maupun Legislatif perlu lebih proaktip peduli dan bersungguh‐sungguh dalam pemanfaatan produk dalam negeri dan “perebutan jam kerja”. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pusat bersama dengan wakil rakyat di lembaga Legeslatif Daerah dan Pusat perlu ditingkatkan konvergensinya ke arah lebih pro rakyat, lebih pro pertumbuhan dan lebih pro pemerataan.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan pesan dan himbauan, hendaknya kita pandai‐pandai belajar dari sejarah. Janganlah kita berpendapat bahwa tiap pergantian kepemimpinan harus dengan serta‐merta disertai pergantian kebijakan, khususnya yang terkait dengan program penguasaan dan pernerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengetahui bahwa dalam penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi diperlukan keberlanjutan (continuity). Jangan sampai pengalaman pahit yang menimpa industri dirgantara dan industri strategis pada umumnya ‐‐ sebagaimana saya sampaikan di atas ‐‐ terulang lagi di masa depan!

Jangan sampai karena eufori reformasi atau karena pertimbangan politis sesaat kita tega “menghabisi” karya nyata anak bangsa yang dengan penuh ketekunan dan semangat patriotisme tinggi yang didedikasikan bagi kejayaan masa depan Indonesia.

Para hadirin yang berbahagia

Kita dapat bersyukur bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang multi etnik dan sangat peka terhadap keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhana wata’alla. Oleh karena itu PANCASILA adalah falsafah hidup nyata bangsa ini yang dari masa ke masa selalu disesuaikan dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan peradaban yang dikembangkan dan diterapkan oleh kita bersama. Dapat kita catat, bahwa saat ini bangsa kita sudah keluar dari “eufori kebebasan” dan mulai kembali ke “kehidupan nyata” antara bangsa bangsa dalam era globalisasi. Persaingan menjadi lebih ketat dan berat.

Peran SDM lebih menentukan dan informasi sangat cepat mengalir. Kita menyadari bahwa tidak semua informasi menguntungkan peningkatan produktivitas dan daya saing SDM Indonesia. Budaya masyarakat lain dapat memasuki ruang hidup keluarga. Kita harus meningkatkan “Ketahanan Budaya” sendiri untuk mengamankan kualitas iman dan taqwa (Imtak) yang melengkapi pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang diberikan dalam sistem pendidikan dan pembudayaan kita, yang menentukan perilaku, produktivitas dan daya saing Generasi Penerus.

Kita sudah Merdeka 67 Tahun, sudah Melek Teknologi 17 Tahun, sudah Bebas 14 Tahun. Kita sadar akan keunggulan masyarakat madani yang pluralistik, sadar akan kekuatan lembaga penegak hukum (Yudikatif) dan informasi yang mengacu pada nilai‐nilai PANCASILA dan UUD‐45
yang terus disesuaikan dengan perkembangan pembangunan nasional, regional dan global.

Saya akhiri sambutan ini dengan ucapan:

REBUT KEMBALI JAM KERJA!

WUJUDKAN KEMBALI KARYA NYATA YANG PERNAH KITA MILIKI UNTUK PEMBANGUNAN PERADABAN INDONESIA!

BANGKITLAH, SADARLAH ATAS KEMAMPUANMU!

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh

Bandung, 10 Agustus 2012

Bacharuddin Jusuf Habibie

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s