Demokrasi Palsu Kenaikan Harga BBM

ina-ri-laundry-sky1

Yogyakarta, 10 Agustus 2013

Selepas Ramadhan 1434 Hijriah tak henti-hentinya aku berpikir akan kemana aku melangkah. Begitu banyak baligho- baligho ucapan selamat lebaran bermuatan politik yang ibarat jeruk. Rasanya manis karena mampu menyemarakkan suasana Ramadhan. Tapi juga agak sedikit asam karena ‘kesakralan’ Ramadhan diwarnai oportunisme kalangan tertentu agar bisa terpilih rakyat.

Tentunya tidak semua politik itu jelek. Suatu bangsa yang berdemokrasi akan selalu membutuhkan politik sebagai alat membangun kebijakan bangsa. Lewat politik pulalah nasib rakyat dapat berubah 180 derajat setiap saat. Misalnya saat pemerintah SBY memutuskan untuk menaikkan harga BBM yang didukung oleh mayoritas parlemen. Faktanya memang pemerintah bisa menambah Anggaran belanja untuk 2014 plus jatah BLT (Bantuan Langsung Tunai). Namun, tak bisa dihindari bahwa akhirnya rakyat menderita akibat adanya inflasi 10% akibat ‘efek domino’ kenaikan BBM dan lebaran.

Memang saya sangat mengetahui urgensi pengurangan subsidi BBM adalah hal yang esensial bagi Indonesia. Perlahan tapi pasti bangsa ini perlu dilepaskan dari ketergantungan BBM. Tapi seharusnya hal ini sudah diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang layak, minimal di 5 kota metropolitan Indonesia (Jabodetabek, Medan, Denpasar, Surabaya, dan Makasar) dan beberapa kota lainnya. Dan sekali lagi, faktanya hanya Jabodetabek saja yang menikmati tarif KRL murah pasca kenaikan BBM. Secara komunikasi politik itu seolah-olah pemerintah agak ‘show-off’ bahwa ‘alternatif sudah ada’. Lalu bagaimana dengan kota lainnya? Jawabannya sudah pasti semakin sengsara.

Sampai saat ini belum terlihat langkah SBY untuk menanggarkan proyek mercusuar pembangunan angkutan umum massal yang layak (bukan Sistem bus asal-asalan) di kota-kota Indonesia. Pemerintah juga terbukti gagal mengendalikan harga daging sapi yang kini mencapai Rp 130.000/ kg (per 08/08/13). Di Amerika Serikat saja harga daging sapi hanya 5 dollar/kg (sekitar Rp 50000).

Pikiran nakal saya, jangan-jangan memang wajar kenapa lebih banyak partai politik yang mendukung kenaikkan BBM.  Dana yang dialirkan untuk membangun infrastruktur pasti akan dikerjakan oleh para kontraktor yang nilai kontraknya akan ‘disunat’ politisi. Atau beberpa perusahaan memang dimilki para politisi. Begitu juga dana yang digunakan untuk membeli minyak mentah atau eksplorasi untuk pembangunan platform, sudah pasti partai politik akan keciprtan. Intinya sih karena memang partai politik butuh untuk modal PEMILU 2014. Berapa banyak baligho yang harus dipasang? Berapa banyak ‘ang pao’ yang harus dibagi? Itupun saya tidak tahu apakah dana tersebut hanya dilarikan kepada politisi tertentu, dan beberapa caleg yang lain justru diminta berjuang sendiri.

Adakah gerangan demokrasi yang tidak perlu dibangun sepragmatis ini?

Achmad Faris Saffan Sunarya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s